Berita

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek mengimbau para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri yang tercatat sebanyak 9,9 persen dari 163 juta peserta jaminan kesehatan tersebut agar rutin membayar premi iuran.

"Imbauan ini saya sampaikan, agar peserta JKN mandiri ikut mendukung program ini sehingga dapat membantu sesama masyarakat yang kurang mampu," ujar Nila Djuwita, di Kuta, Rabu.

Ia mengharapkan, para peserta JKN mandiri meningkatkan kesadarannya untuk membayar premi yang mengalami penyesuaian saat ini, karena JKN ini merupakan program gotong royong.

Nila mencontohkan, yang banyak terjadi saat ini para peserta JKN mandiri banyak yang mendaftar saat mendesak ada anggota keluarganya yang sakit dan setelah itu tidak membayar premi kembali.

"Pernah ada kejadian peserta JKN mandiri, saat hendak menjalani operasi jantung, baru mendaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Namun, setelah membarar premi JKN selama tiga bulan berturut-turut, kemudian tidak melanjutkan kembali membayar iuran JKN," ujarnya.

Hal tersebut, kata Menteri Kesehatan sangat tidak diharapkan terjadi kembali untuk peserta JKN Mandiri, karena pada saat BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya operasi jantung yang tinggi mencapai Rp200 juta, para peserta JKN mandiri tersebut tidak melanjutkan kewajibannya membayar iuran.

Oleh sebab itu, turunnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyesuaian premi Jaminan Kesehatan Nasional itu diatur kembali, agar tidak membebankan BPJS Kesehatan saat membayar tagihan di rumah sakit itu.

"Saya berharap para peserta JKN mandiri agar rutin membayar iuran, sehingga dapat membantu sesama masyarakat yang tidak mampu atau sedang sakit," katanya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian iuran kepada peserta JKN mandiri untuk biaya perawatan kelas III yang sebelumnya membayar premi Rp25.560 naik menjadi Rp30.000.

Kemudian, perawatan di Kelas II yang sebelumnya Rp42.500 naik Rp51.000 dan perawatan dikelas I yang sebelumnya Rp59.500 naik Rp80.000.

Kenaikan, premi JKN untuk peserta mandiri ini dilakukan, karena sudah sesuai perhitungan dari aktuaris para ahli, rekomendasi dewan jaminan sosial nasional (DJSN).

 

Sumber: http://health.liputan6.com/read/2484088/jangan-bayar-premi-bpjs-saat-mendesak-saja

METROSEMARANG.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY mulai bulan ini melayani pemberian kredit rumah murah bagi para pekerja formal. Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah DIY menyatakan telah bekerjasama dengan bank-bank lokal untuk mencairkan kredit rumah murah di tiap kabupaten/kota.

“Pemberian kredit murah baru dilaunching tahun ini secara nasional dan kami di Jawa Tengah siap beri kemudahan bagi tenaga kerja formal yang ingin dapatkan rumah murah dengan bunga kredit yang terjangkau,” ujar Achmad Hafiz Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Kamis (21/4).

Ia menjelaskan berbagai kemudahan mengakses rumah dapat diberikan kepada pekerja formal yang telah memperoleh kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hafiz bilang ini merupakan pola baru dari pemerintah pusat guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah.

“Dalam program rumah murah ini, kita langsung beri subsidi bunga bank yang bervariatif bagi para pemegang kartu jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Hafiz.

Menurutnya, skema penyaluran kredit rumah murah ini hampir sama dengan pemberian kredit dari bank umum. Polanya yaitu tiap peserta BPJS wajib mengajukan persetujuan dari bank lalu pihak bank menerusannya kepada BPJS. Lalu, kata dia, BPJS akan melakukan check list untuk mengaudit kepesertaan dari perusahaan si karyawan.

“Kami akan mengecek langsung apakah perusahaannya aktif ikut BPJS, upahnya apakah sudah sesuai UMK lalu kinerjanya bagus atau tidak. Setelah semuanya lolos, maka kami akan rekomendasikan ke bank untuk diberikan kredit rumah bagi si karyawan. Hanya itu saja,” katanya.

Rumah yang bisa didapatkan pekerja kantoran nanti bertipe 36. Di Indonesia, ia menambahkan, langkah ini terbilang bagus untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin di sektor tenaga kerja formal.

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/8109/BPJS-Kini-Layani-Kredit-Rumah-Murah-bagi-Pekerja-Kantoran.html

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan garanty atau jaminan pengobatan sampai sembuh sesuai kebutuhan medis  kepada pekerja di sektor formal maupun informal yang mengalami kecelakaan kerja.

Ketika para pekerja mengalami kecelakaan kerja ringan sampai berat, BPJS Ketenagakerjaan akan membiayai pengobatan para pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Abdurrahman Irsyadi menyatakan, sebagai badan penyelenggara, BPJS Ketenagakerjaan berorientasi pada nirlaba, yang tujuannya adalah membantu masyarakat agar lebih sejahtera.

Jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia hanya ada satu, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan dikelola oleh negara, kata Irsyadi di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut Irsyadi, BPJS Ketenagakerjaan akan menjamin 100 persen seluruh biaya pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami resiko kecelakaan kerja.

"Termasuk apabila terjadi risiko mengalami cacat sebagian atau cacat tetap maupun kematian, kami berikan santunannya kepada ahli waris," ujar Irsyadi.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan akan menerima haknya sesuai dengan program yang diikuti, yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP).

Irsyadi minta pengusaha dan masyarakat  pekerja tidak usah khawatir terhadap kelolaan program  BPJS Ketenagakerjaan, karena lembaganya dikelola secara profesional dan diawasi banyak pihak dalam pengelolaannya.

Kami himbau kepada pekerja untuk melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat ataupun kepada BPJS Ketenagakerjaan apa bila perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya  kepada program BPJS Ketenagakerjaan, pinta Irsyadi yang juga merupakan President International Social Security Joint Learning Network.

Irsyadi mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 telah mengatur sanksi bagi perusahaan dan pengusaha yang tidak memberikan haknya kepada pekerjanya.

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah hak normatif pekerja, maka wajib bagi perusahaan dan pengusaha untuk mengikutsertakan diri dan pekerjanya pada program ini, tukas Irsyadi.

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/7881/BPJS-Ketenagakerjaan-Biayai-Pengobatan-Pekerja-Sampai-Sembuh.html

Jakarta (13/04/2016) : Di tahun kedua pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 oleh Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan Tahun 2015. Istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).

Dengan demikian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan BPJS Kesehatan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Jika diakumulasi, perolehan opini tersebut sudah yang ke-24 kalinya diperoleh berturut-turut apabila dihitung sejak lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero).

Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 37 ayat 1 menyebutkan : “BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya”. Untuk Laporan Tahun 2015, audit ini dilakukan oleh KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (MSSL) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited.

Capaian di Tahun 2015

Selama tahun 2015 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 19.969 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 1.847 RS serta 2.813 faskes penunjang (apotik, optik, dll). Keberadaan program ini sangat menolong masyarakat yang membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya.

Hal ini terlihat dari jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan, yaitu: sebanyak 100,62 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta), serta 39,81 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 6,31 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS). Dengan demikian kehadiran program JKN-KIS ini sangat dirasakan masyarakat. Program ini selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan screening kesehatan.

Pengelolaan dana dan program selama tahun 2015 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian Sangat Baik (yang merupakan predikat tertinggi, yaitu > 85), dengan capaian skor aktual yaitu 88,96 dari skor maksimal 100. BPJS Kesehatan juga telah memperoleh penilaian yang baik (warna hijau) dari Kantor Staf Presiden (KSP) atas capaian Cetak dan Distribusi KIS melalui pihak ketiga sebanyak 100,70% atau 87.006.370 kartu.

3 Fokus Utama di Tahun 2016

Di tahun 2016, terdapat 3 fokus utama yang akan menjadi prioritas BPJS Kesehatan. Fokus Pertama adalah Sustainabilitas Keuangan, untuk menjamin keberlangsungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Caranya melalui optimalisasi rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan pengawasan kepatuhan, serta peningkatan upaya collecting iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan penguatan investasi.

 Fokus kedua adalah Pemantapan layanan, dalam rangka meningkatkan kepuasan seluruh peserta. Caranya dengan memperkuat sistem pelayanan on line untuk peserta PPU, implementasi Coordination of Benefit (COB), perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai lini pelayanan tingkat pertama. Dan, fokus ketiga adalah Optimalisasi Revolusi Mental, yaitu dengan semakin meningkatkan integritas, etos kerja dan sosialisasi prinsip serta budaya bahwa dengan gotong royong maka target JKN-KIS menuju cakupan semesta untuk seluruh rakyat Indonesia akan lebih cepat tercapai.

 “Pada prinsipinya, kami akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus walau hasilnya saat ini sudah di atas target tahunan yang sudah ditetapkan. Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sesungguhnya adalah re-aktualisasi dari budaya asli bangsa ini, yaitu gotong royong. Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia kelak,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam Public Expose Laporan Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2015, Rabu (13/04).

 

Sumber: http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/387/Lagi-BPJS-Kesehatan-Peroleh-WTP-di-Tahun-Ke-2

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan PT PLN (Persero) golongan 900 Volt Ampere (VA) yang masuk dalam kategori masyarakat mampu‎ belum bisa dieksekusi secepatnya. Pencabutan Subsidi listrik tersebut masuh menunggu persetujuan dalam sidang kabinet. 

Sudirman mengatakan, Kementerian ESDM telah memilah pelanggan golongan 900 VA yang masih berhak mendapat subsidi dengan yang sudah tidak berhak mendapat subsidi. Hasil dari memilah tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proses selanjutnya adalah melakukan eksekusi pencabutan listrik bagi mereka yang mampu. Namun untuk melakukan eksekusi tersebut, Kementerian ESDM dan PLN masih menunggu waktu penerapan yang tepat. Pembahasan waktu yang tepat tersebut akan dilakukan dalam sidang kabinet.

"Sampai saat ini belum tahu penerapannya kapan, nanti prosesnya dalam sidang kabinet terbatas. Terakhir itu prosesnya kami diminta untuk melakukan verifikasi dan itu sudah selesai. Nanti keputusan pemerintah bagaimana akan segera atau ditunda tergantung situasi‎," kata Sudirman, di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengungkapkan, Kementerian ESDM menginginkan penerapan pencabutan subsidi listrik bagi mereka yang mampu tersebut dilakukan tahun ini. Hal tersebut akan mengurangi beban negara dan juga PLN yang memberikan subsidi. 

Menurut Jarman, bagi pelanggan listrik 900 VA yang sudah tidak mendapat subsidi, maka tarif listrik akan mengikuti golongan 1.300 VA. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi pelanggan golongan 900 VA untuk menaikkan daya listrik ke 1.300 VA.

"Itu pilihan saja kalau dia mau pindah bisa dengan biaya gratis. Tapi kalau mau tetap 900 VA bisa tapi tidak disubsidi lagi," tutur Jarman.

Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengungkapkan, dengan diundurnya pencabutan subsidi listrik akan meningkatkan subsidi listrik 2016.

Sebelumnya, subsidi listrik 2016 telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dipatok Rp 38,39 triliun dengan asumsi penerapan subsidi tepat sasaran diterapkan pada 1 Januari 2016.

"Ternyata belum, nanti subsidi lebih dari Rp 38,39 triliun. Besarnya berapa tergantung kapan diterapkan apakah Mei, Juni, Juli," ucap Benny. (Pew/Gdn)

 

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2481321/pencabutan-subsidi-listrik-golongan-900-va-tunggu-sidang-kabinet

Looking for your favorite player jersey for this season?

Chicago White Sox Jersey

are in stock at the site of MLB outlet online, Elevate your game with popular styles like the Paul Konerko Jersey, John Danks Jersey. Browse authentic Majestic Cool Base jerseys for your favorite players.Check latest styles of White Sox Jersey from authentic Majestic Cool Base for Men, Youth and Women. All adult sizes are in stock. Find more new arrivals such as Chris Sale Jersey, Michael Jordan Jersey. The Professionals Choice with Next day Shipping. Your source for all the best Chicago White Sox jerseys is the MLB Outlet Shop.