Berita

BPJS Ketenagakerjaan semakin memperluas perlindungan kepada para pekerja, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan.

Perjanjian Kerjasama tersebut menyatakan perlindungan kepada para Pekerja Kontrak Perorangan (PKP) yang bekerja pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh PKP ini akan didaftarkan sebagai peserta pada program Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan 5 (lima) wilayah kerja yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Masing-masing walikota wilayah terkait akan menandatangani bersama dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Jakarta Salemba, Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Grogol dan Jakarta Rawamangun.

Seluruh kegiatan penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menegaskan pentingnya perlindungan dalam bekerja bagi PKP di wilayah Jakarta. “Saya harap, kerjasama yang dijalin dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dapat menjadi contoh agar nantinya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya.” Kata Agus dalam pers rilis yang di terima Redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Total keseluruhan PKP yang akan didaftarkan berjumlah sekitar 250 ribu pekerja yang berasal dari 300 unit SKPD/UKPD serta turunannya di DKI Jakarta dan akan didaftarkan terhitung Bulan Maret 2016 pada dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang kemudian nantinya pada tahun 2017 akan diikutsertakan pada program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Nanti pasti seluruh provinsi di Indonesia akan lihat mekanisme kerjasama ini ke Jakarta,” tegas Ahok.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yaitu dalam Insgub DKI Jakarta No. 288 Tahun 2015 tentang Perlindungan Kepada Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kerjasama lainnya adalah pendaftaran 18 ribu Pekerja Prasarana Sarana Umum/Pasukan Oranye dan 13.526 pekerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan non PNS pada BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan Pemerintah Provinsi DKI dalam melindungi para pekerja ini memiliki pengaruh besar dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. Ke depan agar seluruh lapisan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah, dapat mendukung terwujudnya perlindungan bagi seluruh pekerja di wilayah kerja masing-masing.

Sebagai informasi, jumlah tenaga kerja aktif untuk wilayah DKI Jakarta sampai dengan Februari 2016 adalah sebanyak 3.824.261 pekerja dengan jumlah perusahaan aktif mencapai 60.423 perusahaan.

Sementara jumlah pekerja formal dan Informal di wilayah DKI Jakarta mencapai 6,3 juta dimana 2,3 juta pekerja di antaranya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan potensi yang masih cukup besar tersebut, BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi peserta. Sampai saat ini, jumlah klaim jaminan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2016 ini mencapai Rp504 Miliar dengan jumlah permintaan klaim sebanyak 35.452 kasus.

Permintaan klaim didominasi oleh klaim JHT yang mencapai 34.685 kasus dengan nominal mencapai Rp490,2 Miliar. Sementara permintaan klaim JKK sebanyak 474 kasus, JKm 239 kasus dan JP 54 kasus.
Sementara secara nasional, angka kepesertaan aktif pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 19,2 juta pekerja dengan perusahaan aktif sebanyak 311.552 perusahaan terhitung pada akhir Februari 2016.

 

Sumber : http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/7125/Pekerja-Kontrak-Pemprov-DKI-Dilindungi-BPJS-Ketenagakerjaan.html

Jakarta -Tarif listrik bagi industri dan bisnis pada Maret 2016 yang mengikuti mekanisme tariff adjustment, kembali mengalami penurunan.
Dua belas golongan tarif pada Maret 2016, yang mengikuti mekanisme tariff adjustment, turun antara Rp 26 hingga 41/kWh dibanding bulan Februari 2016.

Penurunan tarif listrik itu lagi-lagi terutama karena penurunan harga minyak bumi (ICP) dari semula US$ 35,48/barel pada Desember 2015 menjadi US$ 27,49/barel pada Januari 2016.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun kepada detikFinance, Selasa (1/3/2016).

Namun, besaran inflasi yang turun dari 0,96% (Desember 2015) menjadi 0,51% (Januari 2016), serta relatif tetapnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dari Rp 13.855/US$ (Desember 2015) menjadi Rp 13.889/US$ (Januari 2016) juga membantu turunnya tarif listrik.

Selengkapnya tarif listrik bulan Maret 2016 bagi 12 golongan tarif yang mengikuti mekanisme tariff adjustment sebagai berikut:

TARIF LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN RENDAH:

Februari 2016: Rp 1392/kWh
Maret 2016: Rp 1355/kWh

Golongan tarif yang masuk kelompok ini:
1. Rumah tangga kecil R1/1300 VA
2. Rumah tangga kecil R1/2200 VA
3. Rumah tangga sedang R2/3500-5500 VA
4. Rumah tangga besar R3/6600 VA ke atas
5. Bisnis menengah B2/6600 VA-200 kVA
6. Pemerintah sedang P1/6600 VA-200 kVA
7. Penerangan Jalan P3

TARIF LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN MENENGAH:

Februari 2016: Rp 1071/kWh
Maret 2016: Rp 1042/kWh

Golongan tarif yang masuk kelompok ini:
8. Bisnis besar B3/di atas 200 kVA
9. Industri menengah I3/di atas 200 kVA
10. Pemerintah besar P2/ di atas 200 kVA

TARIF LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN TINGGI:

Februari 2016: Rp 959/kWh
Maret 2016: Rp 933/kWh

Golongan tarif yg masuk kelompok ini:
11. Industri skala besar I4/di atas 30 MVA

TARIF LISTRIK KONSUMEN LAYANAN KHUSUS (TERMASUK LAYANAN PREMIUM):

Februari 2016: Rp 1573/kWh
Maret 2016: Rp 1532/kWh

Golongan tarif yg masuk kelompok ini:
12. Layanan Khusus L di TR/TM/TT.

Semakin rendahnya tarif listrik bagi industri dan bisnis skala menengah dan besar ini tentunya diharapkan berdampak positif bagi meningkatnya daya saing industri terhadap produk impor, dan semakin bergairahnya dunia usaha.

 

Sumber: http://finance.detik.com/read/2016/03/01/101058/3154476/1034/tarif-listrik-12-golongan-turun-ini-daftarnya

Indonesia Working Group for Labour (IwgL) bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program sosialisasi perumahan untuk pekerja bertajuk "Dapatkan Rumah Dengan Kartu Peserta".

Program yang dinamakan Perumahan Pekerja Kerjasama Bank (PPKB) ini, hasil kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Kepala Kantor Cabang BPJS Jakarta Rawamangun, Tonny W K mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan menempatkan sejumlah dana iuran peserta di BTN.

"BPJS meminta BTN untuk mengelola dana peserta untuk kesejahteraan," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu, 10 Februari 2016.

Menurut Tonny, ketentuan syarat yang harus dipenuhi para peserta yang ingin mendaftar cukup mudah. Untuk mendapatkan kredit rumah bagi pekerja, pengajuan kredit dilakukan di kantor cabang BTN dengan membawa persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Syarat pengajuan yang diajukan untuk administrasi sama seperti pengajuan KPR pada umumnya. Rumah yang diajukan kreditnya merupakan rumah pertama peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tonny yakin dan optimistis akan banyak peserta yang antusias mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan, setelah mengetahui dari program BPJS Ketenagakerjaan menyejahterakan para peserta dan pekerja.

Divisi Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan Pusat Kutta Panahattan mengatakan, program PPKB terdiri dari kredit konstruksi (KK), kredit pemilikan rumah (KPR) dan pinjaman uang muka (PUM). Bunga yang ditentukan untuk program ini berkisar 3%-4% ditambah BI rate.

"Yang menentukan bunga bukan BPJS melainkan BTN yang harus mengacu kepada peraturan BI, disamping itu, kami harus ikut menyukseskan program rumah subsidi dari pemerintah," kata dia.

Sementara, untuk jangka waktu maksimal mendapatkan KPR dapat dilakukan sampai 20 tahun sejak terhitung terdaftar. "Masa kredit PUM mengikuti ketentuan BTN dengan batas maksimal 15 tahun. Berbeda dengan jangka waktu KK yang hanya berpatokan pada jangka waktu yang berlaku di BTN," imbuhnya.

Managing Director IwgL Subhan Hadil mengharapkan program ini dapat menciptakan kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan, pekerja, peserta dan perusahaan terkait program-programnya yang menyejahterakan pekerja soal perumahan.

"Informasi melalui sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan stimulasi bagi peserta menjadi duta-duta BPJS Ketenagakerjaan dalam mensukseskan program tersebut," kata dia.

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat, dari 19,19 juta pekerja (pekerja formal dan informal) yang terdaftar sebagai pesertanya sekitar 7 juta pekerja yang belum memiliki rumah. BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan kepada para pekerja untuk memiliki rumah bersubsidi.

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/6369/Jadi-Peserta-BPJS-Ketenagakerjaan-Bisa-Punya-Rumah.html

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cikarang mengaku kewalahan melakukan pencairan terhadap klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja, sejak dilakukan revisi dari aturan sebelumnya yang mulai berlaku pada 1 September 2015.

Setiap pagi puluhan pekerja antre di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cikarang yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Jababeka. Bahkan antrean pencairan klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cikarang sudah sampai bulan Juni 2016.

Sekarang pekerja dapat sedikit lega, pasalnya klaim JHT sekarang dapat dilakukan Bank BRI, disampaikan Rinandy Biro Hukum, Pengamanan Sosial dan Pelayanan Publik BPJS Ketenagakerjaan Cikarang guna meningkatkan pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Cikarang menggandeng Bank BRI untuk melayani klaim JHT sehingga pekerja yang ingin mengajukan bisa juga lewat Bank BRI tidak perlu datang ke BPJS Ketenagakerjaan Cikarang.

"Sekarang pengajuan klaim JHT dapat dilakukan di Bank BRI jadi lebih mudah bagi pekerja" ujarnya.

Bank BRI yang dapat melayani yaitu Bank BRI kantor cabang (kanca) Ruko Cikarang Central City, Cikarang Selatan dekat Cifest Walk. Jam pelayanan Senin – Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB.

Januri (27) pekerja yang ditemui urbancikarang.com mengaku belum mengetahui, namun dirinya mengaku senang jika klaim JHT sekarang dapat diajukan di Bank BRI.

"Wah seneng ya kalo sekarang bisa lewat Bank BRI, jadi lebih gampang, temen-temen saya sampai antre bulan April, sampe ada yang rela beli formulir antrean Rp350rb loh ke pekerja yang lain" ungkapnya.

Penambahan lokasi klaim JHT di Bank BRI kanca Cikarang Central City memang tidak lantas bisa melayani seluruh pekerja, karena tetap saja akan membludak. Dengan adanya penambahan lokasi ini paling tidak membantu pekerja yang akan mengajukan klaim JHT mereka.

"Cukup bawa kelengkapan dokumen, nanti akan dilakukan pemberkasan. Kelengkapan bawa KTP, Kartu Jamsostek, KK, Paklaring" pungkas Rinandy.

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/6385/Pengajuan-Klaim-JHT-BPJS-Ketenagakerjaan-Dapat-Dilayani-Bank-BRI.html

Sesuai dengan skala sejak tanggal 1 Juli 2015 setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis, Karo Sanco Simanullang, ST, MT, kepada Waspada Online, Rabu (10/2).

"Tidak terkecuali pekerja tetap atau harian lepas, borongan, dan perjanjian waktu kerja lainnya, wajib didaftar sesuai penahapan dalam Peraturan," tegas Karo Sanco kepada wartawan.

Dikatakan Karo Sanco, ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.  Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Di mana penahapan pendaftaran untuk usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.

"Skala usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan / atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian," katanya menjawab pertanyaan wartawan, apakah pekerja tidak tetap  wajib di daftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, diungkapkan Karo Sanco, usaha kecil juga  wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian. Usaha mikro, lanjutnya,  wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Menurutnya, besaran Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, apabila komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% dari upah sebulan. Iuran Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan sebesar 0,30% dari Upah sebulan.

Sementara bila komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja .

"Misalnya, pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,00 , Iuran JKK sebesar 0,21% dari nilai kontrak.  Iuran JKM sebesar 0,03% dari nilai kontrak," ungkap Karo Sanco.

Diterangkannya, bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja  Dan Jaminan Kematian.

"Perusahaan yang terbukti tidak mengikutkan pekerjanya dalam jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dikenakan sanksi mulai dari administrasi, rekomendasi pencabutan ijin usaha hingga sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar," terang Karo Sanco sembari mengakhiri.

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/6313/Semua-Perusahaan-Wajib-Daftar-Pekerjanya-ke-BPJS-Ketenagakerjaan.html

Looking for your favorite player jersey for this season?

Chicago White Sox Jersey

are in stock at the site of MLB outlet online, Elevate your game with popular styles like the Paul Konerko Jersey, John Danks Jersey. Browse authentic Majestic Cool Base jerseys for your favorite players.Check latest styles of White Sox Jersey from authentic Majestic Cool Base for Men, Youth and Women. All adult sizes are in stock. Find more new arrivals such as Chris Sale Jersey, Michael Jordan Jersey. The Professionals Choice with Next day Shipping. Your source for all the best Chicago White Sox jerseys is the MLB Outlet Shop.