Berita

BATAM (HK) - Badan Pelayanan Jaminan Sosial Tenagakerja (BPJS-TK) Wilayah Batam I (Batam-Nagoya) terus memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja di Batam, sebagai salah satu komitmen kehadirannya melindungi pekerja.  
Hal ini dibuktikan dengan penyerahan klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kematian (JKM) dengan total Rp690 juta kepada 3 ahli waris sekaligus dari peserta BPJS Batam-Nagoya, Senin (1/2) di Nagoya.  

Kakacap BPJS-TK Batam I, Ahmad Fatoni melalui Kabid pelayanan, Tita Asroni mengatakan, bahwa perlindungan terhadap pekerja dari mulai keluar rumah hingga kembali ke rumah, bukan sekedar janji belaka tapi merupakan komitmen mereka untuk memberikan perlindungan kepada pekerja.

"Hari ini kami menyerahkan klaim santunan JKK yang meninggal dunia sebesar Rp690 juta dan juga beasiswa, jadi bukan janji belaka," ujar Asroni disela-sela penyerahan berlangsung.

Menurutnya, lewat program yang mereka siapkan, ia berharap seluruh masyarakat yang notabenenya adalah pekerja dapat terlindungi, apakah ia seorang pekerja formal maupun informal melalui program BPJS ketenagakerjaan mandiri.

"Bayangkan dengan Rp36.800/bulan, setiap pekerja memperoleh manfaat yang sama dengan peserta lainya. Ini tentu tidaklah membebankan," kata Asroni.

Salah seorang penerima santunan JKK, Jantor Sibagariang, Ahli waris dari almarhum Amelia Cahaya Sibagariang mengatakan, dia bersama keluarganya mengaku terharu dan berterima kasih kepada BPJS-TK. Pasalnya, santunan tersebut membantu meringankan beban dan kesedihan keluarga.

"Nyawa tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi kehadiran BPJS membantu mengurangi beban dan kesedihan kami sekeluarga," kata ayah almarhum Amelia Cahaya Sibagariang.

Menurutnya, bukan masalah materi yang mereka lihat, tapi adanya jaminan pemerintah melalui BPJS-TK merupakan bentuk perlindungan kepada pekerja. Dan santunan tersebut bisa menjadi keperluan sekolah adik-adik almarhum.

Dengan adanya bukti nyata perlindungan itu, Jantor juga memotivasi masyarakat terutama pekerja yang memiliki resiko kecelakaan untuk dapat bergabung di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga benar-benar terlindungi secara maksimal.

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/6149/BPJS-Ketenagakerjaan-Maksimalkan-Perlindungan-Pekerja.html

Sekitar seribuan aparat desa di Kabupaten Asahan direncanakan akan masuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal ini disampikan Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kisaran Eddy Febry kepada MedanBisnis di Gedung BPJS Ketenagakerjaan Kisaran, Selasa (26/1).

Dikatakannya, pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada aparat desa yang non Pegawai Negeri Sipil (PNS). " Tujuannya adalah untuk melindungi dan memeberikan jaminan kepada seluruh aparat desa di Asahan," kata Febry. Febry mengatakan, rencananya ribuan aparat desa tersebut akan didaftarakan di dua program. Yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Dinilai kedua program ini sangat cocok bagi aparat desa, karena mengingat tugas sebagai pelayanan masyarakat cukup tinggi, khususnya ketika berada di jalan."Selain cocok kedua program tersebut, juga terkait dengan anggaran," kata Febry.

Sebelumnya, kata Febry, pihak secara roadshow melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang dihadiri seluruh aparat desa non PNS. "Ada beberapa kecamatan kita lakukan sosialisasi. Teknisnya beberapa kecamatan yang terdekat digabungkan," ujar Febry sembari mengatakan sosilisasi tersebut sebelumnya telah dilakukan pada bulan Desember lalu.

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/6057/Ribuan-Aparat-Desa-Masuk-Kepesertaan-BPJS-Ketenagakerjaan.html

Pemerintah berambisi meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan mempercepat sambungan listrik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengatakan, Bank Dunia (World Bank) melakukan survei kemudahan berusaha Ease of Doing Business (EODB) pada 189 negara termasuk Indonesia yang salah satu indikator yang disurvei adalah penyambungan listrik (getting electricity) dengan parameter yang digunakan jumlah prosedur, jangka waktu pelaksanaan, dan biaya yang dikenakan. 

"Peringkat getting electricity Indonesia di 2015 berada di peringkat 45. Angka ini naik setiap tahun di mana tahun 2012 posisi Indonesia masih berada di peringkat 161," kata dia di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kamis (21/1/2016).

Menurut dia, layanan satu pintu sambungan listrik ini diharapkan terus memperbaiki peringkat Indonesia dalam hal kemudahan mendapatkan akses listrik.

"Peningkatan tersebut antara lain kontribusi dari perbaikan layanan sambungan baru (Registrasi SLO Online)," tutur Jatmiko.

Menurut Jatmiko, Pemerintah memprogramkan lebih dari 3 juta sambungan listrik baru setiap tahun untuk meningkatkan angka rasio elektrifikasi.

Pada  2015, SLO yang diregistrasi sebanyak 1.892.933 sertifikat atau sekitar 63 persen dari sambungan baru. 

"Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) terhadap 3 juta sambungan baru tersebut menjadi tantangan pemerintah, PLN, instalatir, LIT-TR serta seluruh konsumen listrik untuk menjalankan amanat UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan," tutup dia. (Pew/Nrm)

 

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2417665/naikan-peringkat-ri-pemerintah-permudah-penyambungan-listrik

Liputan6.com, Jakarta BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan empat Bank BUMN untuk pembiayaan tagihan Fasilitas Kesehatan. Keempat bank tersebut yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN.

Plt. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kerjasama ini dilakukan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

"Kondisi saat ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari setelah berkas lengkap. Namun melihat kondisi yang terus berkembang dan untuk terus menjaga cashflow dari rumah sakit," kata Fachmi, melalui siaran pers, Jumat (22/1/2016).

Menurut Fachmi,kerjasama dengan empat bank mitra BPJS Kesehatan ini selain untuk menawarkan program SCF (Supply Chain Financing) ini, selain itu juga untuk menjaga likuiditas dari Faskes khususnya Faskes swasta.

"Semoga SCF ini dapat segera kita realisasikan agar pembayaran tagihan Faskes dapat dilakukan tepat waktu, dan likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan dapat terjaga, sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan," ujar Fachmi Idris.

Nota Kesepahaman ini dihadiri oleh Direksi empat bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri serta BTN. Tindak lanjut dari MoU, yaitu masing–masing pihak akan menyiapkan infrastruktur dan sistem untuk mendukung implementasi program ini. Selanjutnya akan dibuat Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan empat Bank BUMN tentang Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan mitra BPJS Kesehatan sebagai payung Faskes dapat menggunakan fasilitas ini, serta Perjanjian Kerjasama antara Bank BUMN dengan Faskes mitra BPJS Kesehatan yang membutuhkan fasilitas/program ini.

 

Sumber: http://health.liputan6.com/read/2418163/bpjs-kerjasama-4-bank-untuk-percepat-pembayaran-klaim

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, bila skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditujukan kepada para pekerja formil, maka skema tersebut sebenarnya telah lebih dulu diadopsi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, skema yang dimaksud telah dioptimalkan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang namanya program perumahan bagi pekerja kita sudah diadposi BPJS Ketenagakerjaan. Itu mempunyai program JHT yang sudah dioptimalkan," ujar Hariyadi, di Jakarta, Selasa (19/1).

Pasalnya dalam program JHT, BPJS Ketenagakerjaan memberikan subsidi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) kepada para pesertanya dengan membantu melalui uang muka karyawan dengan minimal persyaratan.

"Untuk membantu uang muka karyawan dengan persyaratan minimal, BPJS Ketenagakerjaan berikan subsidi KPR bagi peserta," ucapnya.

Sekadar diketahui, pemerintah kini tengah memasuki tahap akhir dalam menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditargetkan akan menjadi Undang-Undang pada Maret 2016. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 

Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5941/BPJS-Ketenagakerjaan-Berikan-Subsidi-KPR-Bagi-Peserta.html

Looking for your favorite player jersey for this season?

Chicago White Sox Jersey

are in stock at the site of MLB outlet online, Elevate your game with popular styles like the Paul Konerko Jersey, John Danks Jersey. Browse authentic Majestic Cool Base jerseys for your favorite players.Check latest styles of White Sox Jersey from authentic Majestic Cool Base for Men, Youth and Women. All adult sizes are in stock. Find more new arrivals such as Chris Sale Jersey, Michael Jordan Jersey. The Professionals Choice with Next day Shipping. Your source for all the best Chicago White Sox jerseys is the MLB Outlet Shop.