Berita

Jakarta Pemerintah lewat Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggalakkan sistem pembayaran listrik prabayar. Sistem ini dianggap membantu masyarakat menghemat pengeluaran.

Dilansir dari laman www.rumah.com dengan sistem prabayar, pemilik rumah membeli kuota energi listrik dalam satuan kWh yang dirupakan dalam bentuk voucher. Caranya seperti membeli voucher pulsa ponsel prabayar, di mana pada voucher tersebut terdapat nomor kode.

Nomor kode ini kemudian di-input melalui bargainser yang menempel pada meteran listrik di rumah. Setelah kode dimasukkan, listrik akan mengalir hingga kuota energi tercapai.

Sebelum habis, meteran listrik akan mengeluarkan bunyi peringatan sehingga pemilik rumah harus membeli kembali energi listrik. Jika pemilik rumah tidak segera mengisi, maka aliran listrik akan terputus.

Sebelum menggunakan sistem prabayar, perumahan di Indonesia menerapkan sistem pascabayar. Di mana penghuni akan menerima tagihan listrik pada akhir bulan, sesuai energi yang dipakai.

Dengan sistem prabayar, penghuni rumah bisa mengetahui besarnya pemakaian dan mengatur sendiri kebutuhannya.

Keunggulan Sistem listrik pascabayar

Kelebihan yang dimiliki listrik pascabayar ini adalah ketersediaan listrik yang tidak terbatas setiap bulan.

Namun kelemahannya, Anda bisa terlena dalam menggunakan listrik sehingga tagihan pada akhir bulan membengkak.

Tabel perbandingan dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dari sistem pembayaran pascabayar.

Jika penghuni tidak dapat melunasi tagihan, PLN akan memutus aliran listrik sehingga rumah Anda akan gelap gulita.

Selain itu, bagi sebagian orang, masuknya petugas PLN ke dalam rumah untuk mencatat angka di meteran listrik dirasa mengganggu privasi.

Tabel daftar biaya keterlambatan pembayaran listrik perbulan, yang disesuaikan dari besaran daya listrik rumah Anda.

Bagi pelanggan listrik pascabayar, Anda disarankan untuk jeli membandingkan besaran biaya pembayaran listrik setiap bulan dari struk tagihan dengan besaran listrik pada meteran listrik. Terkadang, hasilnya berbeda dengan meteran listrik pada bargainser.

Apabila ada selisih, Anda harus melaporkan kepada petugas loket PLN, agar kelebihan biaya yang sudah Anda bayar akan masuk ke pembayaran selanjutnya. Jangan lupa juga untuk menulis setiap rincian pembayaran pada buku atau bukti pembayaran yang diberikan kode oleh petugas PLN.

Sistem listrik prabayar

Listrik prabayar biasa disebut dengan listrik pintar. Dimana penghuni dapat mengendalikan pemakaian listrik sendiri. Alat bergainser pun tidak lagi berbentuk analog, melainkan digital yang dapat Anda gunakan untuk memasukan kode pengisian listrik.

Sistemnya dibuat seperti membeli pulsa prabayar telepon genggam agar dapat memudahkan Anda. Kelebihan lain dari listrik prabayar ini, Anda tidak perlu khawatir akan biaya keterlambatan yang menghantui.

Kemudian, Anda tidak perlu cemas terkait harga voucher stroom (listrik pintar). Sebab harga bervariasi sesuai dengan kamampuan dan kebutuhan Anda (daya listrik Anda). Mulai dari Rp20.000 – Rp2 juta.

Lalu, apabila ada kenaikan Tarif Daya Listrik (TDL), pada listrik prabayar tidak akan berpengaruh. Maksudnya, kWh yang telah masuk ke meter prabayar tidak ikut naik.

Adapun untuk daftar tarif pada listrik prabayar, PLN memastikan bahwa tarif listrik prabayar telah melalui tahap standarisasi tera. Untuk informasi mengenai penyesuaian tarif tenga listrik dapat diakses di sini.

Dibalik dari kelebihan sistem listrik prabayar yang sudah dipaparkan, sistem ini juga memiliki kelemahan.

Salah satunya, jika penghuni tidak memperhatikan penggunaan listriknya,ia tidak akan tahu jika kuota energi listrik telah tercapai sehingga aliran listriknya langsung terhenti.

Jika penghuni masih membutuhkan listrik, mau tidak mau, ia harus ke tempat pembelian voucher listrik pada saat itu juga, bahkan saat tengah malam.

Saat ini PLN masih terus menggencarkan penggunaan listrik sistem prabayar. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bonus bagi pelanggan yang masih mengalami gangguan listrik.

Semoga bermanfaat!

 

Sumber: http://properti.liputan6.com/read/2480390/perbedaan-pascabayar-dan-listrik-prabayar

Bantuan perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali diberikan. Setelah sebelumnya ribuan nelayan di Kabupaten Indramayu dan Kota Sibolga, kali ini seribu nelayan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi mendapatkan bantuan perlindungan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam siaran persnya, kepada SP, Senin (11/4), mengatakan, perlindungan yang diberikan kepada para nelayan mencakup dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Pilihan kepesertaan untuk dua program ini hanya terbatas kepada pekerja pada sektor BPU, dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp16.800 per bulannya.

Sementara pekerja formal atau pekerja penerima upah (PPU) wajib untuk terdaftar dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKm, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

Ia mengatakan, pemberian bantuan perlindungan ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran para nelayan akan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dari risiko pekerjaan sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga bisa berkontribusi langsung dalam melindungi para nelayan dengan alokasi anggaran yang dimiliki.

Agus berharap agar program yang pertama kali dilakukan saat Launching Operasional Penuh BPJS Ketenagakerjaan pada 30 Juni 2015 yang lalu ini dapat dilakukan berkesinambungan dengan bantuan pemerintah.

Rizal menyampaikan, perlindungan asuransi untuk 1 juta nelayan di Indonesia pada tahun 2016 sudah selayaknya dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting dilakukan karena selama ini perlindungan atas risiko yang dihadapi para nelayan selama bekerja belum tersentuh.

Agus menambahkan, melalui pemberian stimulus iuran ini diharapkan akan meningkatkan kepedulian pemerintah, masyarakat dan para nelayan sendiri akan pentingnya perlindungan atas risiko pekerjaannya. “Bantuan iuran untuk nelayan ini akan diberikan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan”, kata Agus.

Ruang lingkup perlindungan atas kecelakaan kerja yang terjadi pada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi mulai saat berangkat bekerja, di lokasi bekerja, hingga kembali lagi ke rumah dan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya tersebut.

Selain JKK, perlindungan lainnya adalah JKm yang memberikan perlindungan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia selama masa kepesertaan aktif mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS, Hery Susanto, mengatakan, program kerja BPJS Ketenagakerjaan dibawah Dirut Elvyn Gani Masassya (dirut lama) yang dilanjutkan Agus Santoso (dirut baru) yakni progam peningkatan kepesertaan pekerja informal melalui subsidi stimulan jaminan sosial untuk ribuan nelayan di beberapa daerah hanya membuang-buang dana.

Menurut Hery, program yang dijalankan untuk nelayan itu diduga merupakan subsidi silang antarprogram, dimana diambil dari dana operasional hasil pengembangan iuran peserta. Mensubsidi untuk bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan sebagian hasil pengembangan dana peserta BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, terindikasi masuk katagori subsidi silang antarprogram, dan ini dilarang dalam UU BPJS Pasal 52 poin 1 UU BPJS dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

Kedua, lanjut Hery, diduga dana subsidi kartu BPJS Ketegakerjaan tersebut untuk nelayan tersebut adalah bersumber dari donasi mitra BPJS Ketenagakerjaan ini pun sudah menyalahi UU dan masuk katagori perbuatan melawan hukum.

 

Sumber : http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/7797/1.000-Nelayan-Muncar-Banyuwangi-Dilindungi-BPJS-Ketenagakerjaan.html

Jakarta - Tarif BPJS Kesehatan akan mengalami penyesuaian sesuai dengan Peraturan Presiden Tahun 2016, berikut adalah isi Peraturan Presiden Tahun 2016 tentang penyesuaian tarif BPJS Kesehatan :

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan-perubahan penting yang patut diketahui oleh masyarakat sbb :

A. Penambahan Kelompok Peserta PPU Dan Penyesuaian Hak Kelas Perawatan Peserta PPU

    1. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukan dalam kategori PPU
    2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
    3. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai Pemberi Kerja dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.
    4. Penyesuaian Hak Kelas Perawatan Peserta PPU :
    5. a. Ruang perawatan kelas II : Peserta Pe   kerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
      b. Ruang perawatan kelas I : Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah di atas Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)  

 B. Pelayanan Kesehatan

Terbitnya Perpres 19/2016 ini terdapat  peningkatan manfaat pelayanan kesehatan sbb :

  1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan : Dapat dilakukan peningkatan dan rasionalisasi tarif, sehingga akan berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan untuk masyarakat.
  2. Penyesuaian rasio distribusi peserta dengan FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan): Rasio dokter dan peserta = 1 : 5.000, dengan distribusi peserta yang lebih merata pada setiap FKTP, sehingga layanan kepada masyarakat lebih baik.
  3. Peningkatan akses pelayan (jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama) : Jumlah FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan): 36.309, Jumlah FKRTL (rumah sakit dan klinik utama): 2.068
  4. Kinerja FKTP terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kontrak berbasis komitmen pelayanan : Dapat diterapkan sehingga upaya promotif dan preventif berjalan optimal  (a.l. jumlah peserta yang kontak dengan tenaga kesehatan baik yang sakit maupun tidak sakit)
  5. Penambahan manfaat pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat : Sudah mencakup:
  6. Pelayanan KB (tubektomi interval).
  7. Pemeriksaan medis dasar di rumah sakit (UGD).

C. Penyesuaian Iuran

  1. Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBI  Jaminan Kesehatan  serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,- per orang per bulan .
  2. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
  3. Untuk proporsi iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta adalah tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4% (pemberi kerja), dan 1% peserta (pekerja).
  4. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja, untuk kelas III menjadi Rp 30.000,-, kelas II menjadi Rp 51.000,- dan kelas I menjadi Rp 80.000,-.

 

Penyesuaian Iuran Untuk Keberlanjutan Program

Sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa maksimal dalam kurun 2 (dua) tahun iuran Program Jaminan Kesehatan dievaluasi. Pembahasan Peraturan Presiden ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014 lintas kementerian, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan, serta stakeholder terkait lainnya.

Penyesuaian iuran yang tertuang dalam Perpres tersebut sudah merupakan perhitungan aktuaris oleh para ahli, termasuk rekomendasi dari DJSN. Pertimbangan untuk opsi penyesuaian iuran adalah opsi secara umum untuk keberlanjutan program. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah bahwa langkah-langkah yg diambil untuk menjaga keberlangsungan program dapat dilakukan dengan cara:

1) Mengurangi manfaat,

2) Penyesuaian iuran,

3) Mengalokasikan dana tambahan dari APBN.

 

Untuk opsi pertama (mengurangi manfaat), tidak dilakukan pemerintah karena manfaat yang sudah ada, misalnya cuci darah, tidak mungkin dan sangat tidak manusiawi apabila dihilangkan/dikurangi. Untuk opsi kedua (penyesuaian iuran), idealnya harus menyesuaikan dengan hitungan aktuaria. Dalam hal ini, minimal Rp 36.000,- untuk peserta kelas III sebagaimana hitungan terakhir (angka tahun 2016) oleh para ahli dan rekomendasi DJSN.

Minimal perhitungan jumlah iuran sebesar Rp 36.000,- untuk kelas III merupakan bottom line dasar minimal penyesuaian iuran yang ideal. Namun hal ini tidak menjadi opsi pemerintah.

Kalaupun ada penjelasan iuran, untuk kelas 3 peserta mandiri (PBPU) menjadi Rp 30.000,-. (angka ini masih di bawah bottom line yang direkomendasikan DJSN, yaitu Rp 36.000,- untuk kelas III). Artinya penyesuaian ini, sesuai dengan yang dilaporkan ke Presiden, tidak naik sebesar yang seharusnya. Sehingga, ada opsi ketiga yang sudah disiapkan (mengalokasikan dana tambahan dari APBN), yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk melanjutkan keberlangsungan program (di luar penyesuaian iuran yang tidak sampai di angka bottom line Rp 36.000,- tersebut), yaitu: pemerintah mempersiapkan alokasi dana tambahan yang sudah dimasukkan dalam APBN 2016.

 

Sumber: http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/540

 

Saya adalah peserta BPJS di perusahaan swasta di Semarang dan pada bulan September saya resign dari perusahaan tempat saya bekerja.

Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara agar saya dapat menggunakan kartu BPJS tersebut lagi. Apakah saya membayar tunggakan BPJS saya selama seperti sampai sekarang atau saya harus pindah ke BPJS perorangan? Terima kasih.

Pengirim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jawab

Bapak/Ibu dapat mengubah status kepesertaan dari yang semula ditanggung perusahaan, menjadi peserta mandiri yang iurannya membayar sendiri setiap bulan.

Untuk mengurusnya, Bapak/Ibu dapat melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa Kartu BPJS Kesehatan Bapak/Ibu, fotocopy KTP, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Bapak/Ibu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan swasta tersebut. Per bulan Oktober 2015, perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja tidak lagi berkewajiban menanggung iuran karena Bapak/Ibu telah resign per September. Sehingga, Bapak/Ibu wajib melunasi iuran bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016 untuk dapat aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan perorangan.

Hormat kami,

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Kesehatan Kantor Pusat

 

Sumber: http://health.liputan6.com/read/2472275/tanya-bpjs-kesehatan-setelah-resign-bisa-pakai-bpjs

Jakarta -PT PLN (Persero) melalui unit pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia menyediakan layanan tambah daya listrik (tambah daya) gratis bagi pelanggan Rumah Tangga 900 VA (Volt Ampere) yang ingin naik daya ke 1300 VA. Layanan ini berlaku sejak permohonan tanggal 15 Maret hingga 31 Desember 2016.

Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun menegaskan bahwa program ini hanya berlaku bagi penambahan daya konsumen Rumah Tangga 900 VA menjadi 1.300 VA.

"Yang digratiskan adalah biaya penyambungannya. Bagi konsumen listrik pascabayar tetap ada biaya penyesuaian Jaminan Langganan, sedangkan bagi konsumen prabayar cukup membayar token perdana saja," jelas Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Pelaksanaan tambah daya gratis ini dilakukan setelah selesainya pemadanan data TNP2K untuk rumah tangga miskin daya 900 VA. Dan sebagai bagian dari upaya mempercepat proses pemberian subsidi tepat sasaran bagi konsumen rumah tangga dengan daya 900 VA yang ingin naik daya menjadi 1.300 VA.

Program subsidi tepat sasaran ini sesuai dengan amanat Pemerintah melalui surat penugasan Menteri ESDM No. 7294/20/MEM.L/2015 tanggal 30 september 2015 di mana subsidi listrik tahun berjalan tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 38,39 triliun rupiah dengan kebijakan pemberian subsidi listrik bagi 24,7 juta pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data TNP2K.

Lewat program ini, PLN juga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk dapat menikmati listrik dengan daya lebih besar sehingga bisa lebih bebas dan nyaman dalam menggunakan listrik untuk berbagai kebutuhan.

Diskon 20 % untuk penyambungan Konsumen Bisnis & Industri

Bagi konsumen Bisnis dan Industri dengan daya 100 sampai dengan 200 kilo Volt Ampere (kVA), PLN memberikan mereka keringanan berupa diskon biaya penyambungan sebesar 20% dari tarif yang ditetapkan pemerintah.

"Ini berlaku khusus untuk permintaan sambungan baru dan penambahan daya konsumen Bisnis dan Industri yang ingin memiliki daya 100 hingga 200 kVA," jelas Benny.

Kebijakan ini ditempuh PLN setelah memperhatikan bahwa kebanyakan konsumen golongan Bisnis dan Industri merupakan jenis usaha pemula yang secara aktif mampu menggerakkan perekonomian.

"Kita mendukung upaya pemerintah guna menggerakkan dunia usaha lewat keringanan di sisi penyediaan listriknya," pungkas Benny.

 

Sumber : http://finance.detik.com/read/2016/03/16/140036/3166145/1034/pelanggan-listrik-900-va-bisa-tambah-daya-ke-1300-va-gratis

Looking for your favorite player jersey for this season?

Chicago White Sox Jersey

are in stock at the site of MLB outlet online, Elevate your game with popular styles like the Paul Konerko Jersey, John Danks Jersey. Browse authentic Majestic Cool Base jerseys for your favorite players.Check latest styles of White Sox Jersey from authentic Majestic Cool Base for Men, Youth and Women. All adult sizes are in stock. Find more new arrivals such as Chris Sale Jersey, Michael Jordan Jersey. The Professionals Choice with Next day Shipping. Your source for all the best Chicago White Sox jerseys is the MLB Outlet Shop.